Mahasiswa Kembali Menuntut Keringanan Biaya Kuliah

Aliansi Mahasiswa STPMD “APMD” Bergerak melakukan aksi menuntut keringanan porto kuliah dalam Selasa (23/6/2020). Sebelumnya dalam 11 Juni 2020, aksi bersifat audiensi telah dilakukan menggunakan tuntutan pembebasan biaya pendidikan selama pandemi. Namun, audiensi tidak menemui titik terperinci lantaran tidak setuju dengan opsi yang ditawarkan sang pihak birokrat kampus.

Selain kelanjutan berdasarkan aksi pertama, aksi ini dilatarbelakangi sang adanya pandemi covid-19 yang membuat perkuliahan dilakukan secara daring. Alhasil fasilitas kampus tidak digunakan buat proses belajar mengajar maupun aktivitas kemahasiswaan. Di lain sisi, pendapatan orang tua yang menurun jua perlu dipertimbangkan. “apabila mahasiswa doa selamat tidak digratiskan atau dikurangi biayanya, berarti yang tetap terancam adalah orang tua mahasiswa itu sendiri yg homogen-rata berasal menurut desa,” ujar Rusdyanto selaku koordinator lapangan aksi ketika dimintai keterangan.

Aksi ini dimulai pukul 11.00 WIB menggunakan berjalan kaki menurut luar kampus menuju laman depan kampus. Di page depan kampus, massa aksi melakukan orasi hingga pihak birokrat kampus mau menemui massa aksi buat melakukan audiensi. Pihak forum kampus diwakili oleh Sutoro Eko sebagai Ketua STPMD “APMD”, Suharyanto sebagai Wakil Ketua II, Ade Chandra sebagai Wakil Ketua III, dan beberapa dosen lainnya.

Dalam audiensi, pihak forum kampus menanggapi aksi ini dengan memberi dua opsi pada mahasiswa. Sutoro menjelaskan opsi yg pertama adalah relaksasi dengan penundaan pembayaran oleh mahasiswa. Sedangkan opsi kedua adalah pengurangan biaya melalui permohonan orang tua dengan kondisi-syarat yg akan ditentukan, ditambah pengurangan tersebut tidak berlaku kepada seluruh mahasiswa.

Audiensi kembali nir menemui titik jelas. Massa aksi tetap kekeh pada tuntutan awal yaitu pemotongan biaya kuliah, transparansi anggaran kampus, dan mutilasi dana pengembangan pendidikan bagi mahasiswa baru. “Dua opsi yang diberikan kampus tadi kami permanen tolak dan kami akan tetap menyelidiki datanya buat tetap meminta relevansi dan kebijakan dari kampus buat menyesuaikan aspirasi berdasarkan mahasiswa,” jelas Rusdyanto.

Sejalan dengan Rusdyanto, Alfred galat satu massa aksi jua menolak hasil audiensi yang dicapai. Masalah administrasi turut sebagai kendala karena untuk mengurus administrasi di desa cukup rumit. “Memang ada pemotongan, namun persyaratan bahwa mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan menurut desa itu yg kemudian sebagai ribet bagi kami,” kentara Alfred.

Aksi ini pula dihadiri sang massa aksi berdasarkan kampus lain misalnya mahasiswa USD dan UNY yang ikut menaruh orasi. Aksi pada STPMD “APMD” ini adalah rangkaian aksi geruduk kampus bersama aliansi antarkampus di Yogyakarta. Selanjutnya massa aksi dikabarkan akan bergerak pada UII pada 26 Juni & gabungan dari UMY, UAD, & Unisa di PP Dikti Muhammadiyah pada 29 Juni.